Cegah Pelanggaran Pilkada 2024,Bawaslu Kabupaten Mojokerto Gelar Sarasehan Bersama PWI Mojokerto Raya

Read Time:1 Minute, 35 Second

Tampak Ketua Bawaslu Kab.Mojpkerto Dody Faisal (ft : no 1 kanan)saat sarasehan bersama PWI di kantor Sekretariat PWI Mojokerto Raya(ft : Susilo/pojokkampung wes.com)

pojokkampung,Mojokerto – Persatuan wartawan Indonesia(PWI)Mojokerto Raya mengelar Sarasehan bersama Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan tema,”Cegah Pelanggaran Pilkada 2024.”Sarasehan yang digelar di Kantor Sekretariat PWI Mojokerto Raya ini diikuti Puluhan Wartawan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Dody Faisal, menyatakan indeks kerawanan Pemilu di ‘Bumi Majapahit’ cukup tinggi dan hal itu akan diantisipasi.

Dody Faisal, lebih lanjut menjelaskan , indeks kerawanan pemilihan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang lalu masuk rangking tiga se-Indonesia.

“Untuk tahun 2024 ini masih belum rilis, kemungkinan akhir Agustus ini baru di rilis, kita berharap semoga Kabupaten Mojokerto tidak menempati urutan yang rawan,”ucapnya, Senin (15/7/2024).

Dody menyebut, sejarah mencatat, sejak pemilihan bupati (Pilbup) tahun 2010, 2015 dan 2020, dinamika Politiknya sangat luar biasa.

“Pilbup 2010 diwarnai aksi bakar-bakaran, tahun 2015 ada aksi jegal menjegal calon dan 2020 kemarin ada coret mencoret baliho calon. Artinya tiga kali pemilihan selalu diwarnai insiden,” ungkapnya.

Berkaca terkait hal kerawanan yang tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi jalannya Pemilu 2024 nanti.

Ditempat yang sama, Afnan Hidayat,Ketua KPU Kabupaten Mojokerto yang juga hadir dalam Sarasehan kali ini, berharap pilkada bisa kondusif. Menurutnya, KPU sebagai wadah pelayanan pilkada, sekarang tahapannya, jangan sampai hak hak masyarakat hilang.

”Tugas KPU adalah memfasilitasi kebutuhan pemilih dan peserta pemilu, ” jelas Afnan.

Afnan menuturkan, kini masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih. ”Baru bulan 27 Agustus pendaftaran calon, 24 September pengumuman, serta pada 27 September penetapan calon, ”ujarnya.

Dari pengalaman yang ada, biasanya pelanggaran terjadi pada saat proses pendaftaran calon.Dari pantauan dilolkasi, Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 ini di ikuti seluruh anggota PWI Mojokerto Raya dan juga wartawan dari luar anggota PWI dengan nara sumber Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto serta Ketua PWI Mojokerto Raya.(red/sil)