Budaya Masyarakat Indonesia Terima Money Politik Saat Pilkada: Sebuah Tinjauan

Read Time:2 Minute, 22 Second

Gbr : Ilustrasi

Pojokkampung,Mojokerto -Masyarakat Indonesia memiliki budaya yang kuat dalam menerima politik uang saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Fenomena ini terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) pada tahun 2020. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden mengaku akan menerima politik uang jika ada pihak yang memberikan.

Alasan di Balik Penerimaan Politik Uang

Dilansir dari rumah-pemilu.org,beberapa alasan yang melatarbelakangi penerimaan politik uang ini antara lain ¹:
– Kebutuhan ekonomi: Banyak masyarakat yang menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mereka melihat politik uang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
– Pragmatisme: Beberapa masyarakat memiliki sikap pragmatis, yaitu menerima politik uang karena dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi.
– Budaya transaksional: Politik uang telah menjadi budaya transaksional di beberapa daerah, di mana masyarakat melihat pemilihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan imbalan materi.

Dampak Politik Uang

Politik uang dapat memiliki dampak negatif pada proses demokrasi, seperti:
– *Mengganggu proses demokrasi*: Politik uang dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan mengganggu proses demokrasi.
– Korupsi: Politik uang dapat menjadi awal dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Upaya Pencegahan

Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya pencegahan yang efektif, seperti ¹:
– Sosialisasi: Melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi.
– Pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada untuk mencegah politik uang.
– *Penegakan hukum*: Menegakkan hukum terhadap pelaku politik uang untuk memberikan efek jera.

Peneliti senior SPD, Dian Permata mengatakan,Profiling, orang yang menjawab ini perempuan atau ibu-ibu. Mereka pragmatis, untuk menambah kebutuhan dapur sehari-hari. Memang lebih banyak karena alasan uang pamali ditolak. Ini alasan yang tidak bergeser dari dulu.Politik Uang di Pilkada sama dengan Madu vs Racun?

Di Jawa, responden yang mengatakan mau menerima politik uang, menginginkan uang sebesar lebih dari 100 ribu rupiah. Sedangkan di Sumatra, kurang dari 50 ribu, dan di Kalimantan antara 50 ribu sampai 100 ribu rupiah.

Mengenai efektivitas, 49 persen responden di Jawa menjawab akan mengikuti arahan pemberi politik uang. Besaran persentase ini lebih besar di Kalimantan dan Sumatra, yaitu 60,35 persen dan 54,15 persen.

“Jadi di Pulau Jawa, ada sekitar 40, 30 persenan orang yang mengaku mau menerima uang, tapi gak mau ikuti arahan si pemberi. Ini mereka tau betul momentum Pilkada, ada uang beredar tapi mereka memilih tidak mau ikuti arahan si pemberi uang. Kalau di Kalimantan, proporsinya lebih besar mau mengikuti,” terang Dian.

Data tersebut, diakui Dian, mengkhawatirkan, terutama mengingat Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi yang mengakibatkan ekonomi melesu. Di Mojokerto, telah ada kasus pemberian politik uang berkedok sedekah ke pesantren.

“Di Mojokerto, sudah masuk pondok pesantren. Dia mengaku itu sebagai sedekah. Lalu ada konsultan pemenangan politik menggunakan politik uang sebagai strategi pemenangannya dia,” ujar Dian.

Dengan memahami budaya masyarakat Indonesia terkait politik uang, kita dapat bekerja sama untuk mencegah fenomena ini dan membangun proses demokrasi yang lebih sehat.(red*)